Löytyi 26 aineistoa

Ukuran yang digunakan untuk menilai sejauh mana Aparatur Sipil Negara (ASN) mematuhi kewajiban untuk melaporkan harta kekayaan pribadi mereka melalui sistem Laporan Hasil...

Banyaknya tenaga fungsional yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan urusan pemerintah.

Banyaknya pelaksanaan klinik desa atau sarana konsultasi bagi pemerintah desa terhadap permasalahan yang dihadapi desa, terutama terkait dengan permasalahan Dana Desa (DD),...

Banyaknya laporan dari masyarakat mengenai adanya indikasi terjadinya penyimpangan, korupsi, kolusi dan nepotisme yang dilakukan oleh aparat pemerintah daerah dalam...

Perbandingan banyaknya rekomendasi yang telah dilaksanakan dengan total rekomendasi seluruhnya berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI)...

Jumlah Laporan Koordinasi dan Supervisi, Pencegahan Korupsi Terintegrasi Korupsi Pemberantasan Korupsi terkait upaya pencegahan korupsi.

Banyaknya Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mengalami evaluasi atau proses yang mengkaji secara kritis suatu program, aktivitas, kebijakan, atau semacamnya.

Banyaknya Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mengalami reviu atau jenis pengawasan yang diselenggarakan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang merupakan penelaahan...

Banyaknya desa yang dilakukan audit atau kegiatan rutin oleh Inspektorat terhadap pengelolaan keuangan Perangkat Daerah (Desa)

Banyaknya Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dilakukan pemeriksaan oleh Inspektorat dan tidak ada temuan yang bersifat pengembalian ke kas daerah.

Banyaknya rekomendasi atau saran yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan setelah melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan, pengelolaan anggaran, atau program yang...

Informasi terkait total temuan yang diperoleh baik dari hasil reviu, audit maupun evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat pada perangkat daerah.

Banyaknya Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mengalami audit reguler atau kegiatan rutin yang dilakukan oleh Inspektorat terhadap pengelolaan keuangan Perangkat Daerah.

Ukuran penilaian kemajuan reformasi birokrasi yang dilakukan secara mandiri oleh Kementrian Lembaga dan/atau pemerintah daerah

Perbandingan banyaknya Perangkat Daerah, Desa dan unit kerja yang dinilai akuntabel berdasarkan 8 indikator: nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP),...

Persentase program penunjang yang mendukung urusan pemerintahan daerah yang telah mencapai tujuan dan target yang ditetapkan.

Tingkat kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugas pengawasan yang terdiri dari tiga unsur yang saling terkait yaitu kapasitas, kewenangan, dan kompetensi sumber daya manusia...

Tingkat kematangan dan efektivitas dari sistem pengendalian internal yang diterapkan oleh instansi pemerintah untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan dan kegiatan...

Perbandingan jumlah temuan atau rekomendasi pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang sudah diselesaikan dibandingkan dengan jumlah temuan yang ada.

Ukuran tingkat perilaku anti korupsi (skala kecil) yang dialami/ dirasakan oleh masyarakat, yang meliputi Penyuapan, Gratifikasi, Pemerasan, Nepotisme, dan 9 nilai antikorupsi...