You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.

Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses Dan Kualitas Konten Informasi Publik Pemerintah Daerah

Informasi publik adalah informasi yang secara umum tersedia dan dapat diakses oleh masyarakat umum. Informasi ini biasanya terkait dengan tindakan pemerintah, organisasi, atau entitas publik, dan tujuannya adalah untuk memberikan transparansi dan akuntabilitas dalam tindakan publik. Informasi publik dapat mencakup berbagai jenis dokumen, data, laporan, kebijakan, peraturan, keputusan, dan informasi lainnya yang berkaitan dengan pemerintah dan urusan publik.

Data and Resources

Additional Info

Pole Wartość
Źródło https://data.blitarkab.go.id/data/persentase-tingkat-kepuasan-masyarakat-terhadap-akses-dan-kualitas-konten-informasi-publik-pemerintah-daerah-v03pgjzg
Autor Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian
Opiekun Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian
Last Updated lipca 24, 2025, 14:15 (+0700)
Created maja 25, 2024, 23:53 (+0700)
cara_pengumpulan_data Kompilasi Produk Administrasi
interpretasi Semakin tinggi persentase menunjukkan semakin besar tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas konten informasi publik Pemerintah Daerah
klasifikasi Wilayah
konsep [K00601] Informasi Publik
level_wilayah Kabupaten
nama_keg_stat Kompilasi Data Informasi dan Komunikasi Publik
nama_keluaran IKK RPJMD (2021-2026)
nama_skpd Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian
nama_urusan Komunikasi dan Informatika
no_romantik -
penanggung_jawab_bidang Bidang Informasi dan Komunikasi Publik
penanggung_jawab_jabatan Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik
periode_data Tahun
rumus_perhitungan (Jumlah masyarakat yang puas terhadap akses dan kualitas konten informasi publik Pemerintah Daerah / Jumlah masyarakat target survey) * 100%
satuan Persen
sumber_data Diskominfo
ukuran Persentase
variabel_pembentuk 1. Jumlah masyarakat yang puas terhadap akses dan kualitas konten informasi publik Pemerintah Daerah 2. Jumlah masyarakat target survey