Persentase Perda Dan Perkada Yang Ditegakkan

Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan merupakan indikator yang mengukur sejauh mana Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) yang memuat sanksi berhasil ditegakkan oleh Pemerintah Daerah. Indikator ini dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah Perda/Perkada yang telah ditegakkan, baik melalui tindakan preventif maupun represif, dengan jumlah keseluruhan Perda/Perkada yang memuat sanksi atas pelanggaran aturan.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Source https://data.blitarkab.go.id/data/persentase-perda-dan-perkada-yang-ditegakkan-6zp72ozr
Author Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Maintainer Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian
Last Updated July 24, 2025, 14:38 (+0700)
Created May 26, 2024, 00:26 (+0700)
cara_pengumpulan_data Kompilasi Produk Administrasi
interpretasi Semakin besar angka menunjukkan semakin banyak perda/perkada yang berhasil ditegakkan
klasifikasi Wilayah
konsep (1) Peraturan Daerah, (2) Peraturan Kepala Daerah
level_wilayah Kabupaten
nama_keg_stat Kompilasi Data Ketenteraman dan Ketertiban Umum, serta Perlindungan Masyarakat Kabupaten Blitar
nama_keluaran Sektoral
nama_skpd Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
nama_urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
no_romantik -
penanggung_jawab_bidang Bidang Gakumda
penanggung_jawab_jabatan Kepala Bidang Gakumda
periode_data Tahun
rumus_perhitungan Perda Perkada yang memuat sanksi yang ditegakkan dibagi jumlah keseluruhan perda atau perkada yang memuat sanksi dikalikan 100%
satuan Persen
sumber_data Dokumen Perda/Perkada Pemkab Blitar
ukuran Persentase
variabel_pembentuk 1.1. Jumlah Pelanggaran Perda/Perkada 1.1.1. Peraturan Bupati Blitar Nomor 68 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengesahan Rencana Tapak Pembangunan Perumahan 1.1.2. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pertambangan Mineral 1.1.3. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pajak Daerah 1.1.4. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Bangunan Gedung 1.1.5. Perbup Nomor 124 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Perda Kabupaten Blitar Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan 1.1.6. Perbup Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak Dan Penelitian Terhadap Pemenuhan Kewajiban 1.1.7. Perbup Nomor 40 Tahun 2020 Tentang Pedoman Tatanan Baru Dalam Pencegahan Dan Pengendalian Corona Vurus Disease 19 1.1.8. Perbup Nomor 40 Tahun 2023 Tentang Peraturan Pelaksanaan Perda Kabupaten Blitar Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Reklame 1.1.9. Perbup Nomor 43 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar 1.1.10. Perbup Nomor 46 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Perda Kabupaten Blitar Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Dan Perlindungan Masyarakat 1.1.11. Perbup Nomor 48 Tahun 2019 Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Blitar 1.1.12. Perbup Nomor 57 Tahun 2019 Tentang Izin Pelayanan Jasa Medik Veteriner 1.1.13. Perbup Nomor 60 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Perda Kabupaten Blitar Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Pembangunan Dan Penataan Menara Telekomunikasi Bersama 1.1.14. Perbup Nomor 80 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Perda Kabupaten Blitar Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Penanaman Modal 1.1.15. Perda Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol 1.1.16. Perda Nomor 09 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Reklame 1.1.17. Perda Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Ijin Mendirikan Bangunan 1.1.18. Perda Nomor 15 Tahun 2015, Tentang Larangan Prostitusi 1.1.19. Perda Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional Dan Toko Modern 1.1.20. Perda Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Ijin Lingkungan 1.1.21. Perda Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Izin Usaha Peternakan Dan Kesehatan Hewan 1.1.22. Perda Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan 1.1.23. Perda Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Penyelanggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman, Dan Perlindungan Masyarakat 1.1.24. Perda Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Perda Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pajak Daerah 1.1.25. Perda Nomor 8 Tahun 2019, Tentang Pembangunan Dan Penataan Menara Telekomunikasi Bersama (Tower) 1.1.26. Perda Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Penanaman Modal 1.2. Jumlah Pelanggaran Perda/Perkada Yang Terselesaikan 1.2.1. Perbub Nomor 40 Tahun 2020 Tentang Pedoman Tatanan Baru Dalam Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease - 19 1.2.2. Perbup Nomor 124 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Perda Kabupaten Blitar Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan 1.2.3. Perbup Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak Dan Penelitian Terhadap Pemenuhan Kewajiban 1.2.4. Perbup Nomor 40 Tahun 2023 Tentang Peraturan Pelaksanaan Perda Kabupaten Blitar Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Reklame 1.2.5. Perbup Nomor 43 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar 1.2.6. Perbup Nomor 46 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Perda Kabupaten Blitar Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Dan Perlindungan Masyarakat 1.2.7. Perbup Nomor 48 Tahun 2019 Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Blitar 1.2.8. Perbup Nomor 57 Tahun 2019 Tentang Izin Pelayanan Jasa Medik Veteriner 1.2.9. Perbup Nomor 60 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Perda Kabupaten Blitar Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Pembangunan Dan Penataan Menara Telekomunikasi Bersama 1.2.10. Perbup Nomor 80 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Perda Kabupaten Blitar Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Penanaman Modal 1.2.11. Perda Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol 1.2.12. Perda Nomor 09 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Reklame 1.2.13. Perda Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Ijin Mendirikan Bangunan 1.2.14. Perda Nomor 15 Tahun 2015, Tentang Larangan Prostitusi 1.2.15. Perda Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional Dan Toko Modern 1.2.16. Perda Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Ijin Lingkungan 1.2.17. Perda Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Izin Usaha Peternakan Dan Kesehatan Hewan 1.2.18. Perda Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan 1.2.19. Perda Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Penyelanggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman, Dan Perlindungan Masyarakat 1.2.20. Perda Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Perda Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pajak Daerah 1.2.21. Perda Nomor 8 Tahun 2019, Tentang Pembangunan Dan Penataan Menara Telekomunikasi Bersama (Tower) 1.2.22. Perda Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Penanaman Modal