Перейти до вмісту

Зміни

View changes from to


On 24 липня 2025 р. о 14:29:12 +0700, kominfo Wali Data Pemerintah Kabupaten Blitar:
  • Updated description of Persentase Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Yang Dikoordinasikan to

    Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat yang dikoordinasikan adalah pelaksanaan kebijakan yang dikoordinasikan dengan pihak-pihak instansi terkait.


  • Added the following fields to Persentase Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Yang Dikoordinasikan

    • penanggung_jawab_jabatan with value Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat
    • nama_keg_stat with value Kompilasi Data Kesejahteraan Rakyat
    • level_wilayah with value Kabupaten
    • rumus_perhitungan with value (Jumlah Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat yang dikoordinasikan / Jumlah Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Seluruhnya) x 100%
    • periode_data with value Triwulan
    • nama_urusan with value Sekretariat Daerah
    • nama_keluaran with value Indikator Program
    • konsep with value Kebijakan
    • cara_pengumpulan_data with value Pencacahan Lengkap
    • satuan with value Persen
    • sumber_data with value Telaah Kebijakan
    • interpretasi with value Persentase pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat yang dikoordinasikan dalam Satu Tahun
    • klasifikasi with value Peraturan Daerah Atau Peraturan Bupati
    • no_romantik with value -
    • ukuran with value Persentase
    • penanggung_jawab_bidang with value Bagian Kesejahteraan Rakyat
    • variabel_pembentuk with value 1. Jumlah Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat yang dikoordinasikan 2. Jumlah Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat (Seluruhnya)
    • nama_skpd with value Bagian Kesejahteraan Rakyat


  • Removed the following fields from Persentase Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Yang Dikoordinasikan

    • Konsep
    • Keluaran
    • Ukuran
    • Satuan
    • Produsen
    • Klasifikasi
    • Urusan
    • Periode Data


  • Changed value of field datastore_active to True in resource Persentase pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat yang dikoordinasikan in Persentase Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Yang Dikoordinasikan